Berpolitik secara Beradab

Oleh : Lora Muhammad Khalil

Pesta demokrasi sebentar lagi akan diselenggarakan di beberapa daerah–baik tingkatan kabupaten, kota, maupun provinsi–di Indonesia. Tepatnya, perhelatan besar itu digelar tanggal 27 Juni 2018. Sesudah itu, dilanjut dengan Pilpres dan Pileg 2019 nanti.

Terkait dengan itu, kita dapati lalu lintas retorika politik yang riuh dan ramai. Disampaikan banyak tokoh, dari level yang lokal sampai nasional, dan dari berbagai elemen, kesemuanya hampir serentak menghendaki proses berjalannya pemilihan secara damai, jujur dan adil. Demikian itu jadi indikasi yang menunjukkan tingginya parameter bagi sehatnya iklim demokrasi.

Himbauan berpolitik dengan mengedepankan akhlaqul karimah banyak terdengar, sama banyaknya dengan arahan memilih atau tidak memilih paslon tertentu dengan nada kebencian. Retorika positif dan negatif terdengar sama banternya. Kita berharap, semoga “faktamorgana” demikian tidak merusak momen dan suasana lebaran yang belum berakhir.

Hari ini kita masih dalam suasana Lebaran. Ritus silaturrahim, saling berkunjung dan maaf-maafan masih dilakukan. Jangan sampai ritus sosial yang baik itu dinodai dengan kepentingan politik sesaat yang berpotensi negatif bagi integritas masyarakat. Merujuk pada kaidah fiqih, tindakan apapun yang berpotensi merusak harus dikikis الضرر يزال.

Memang, berpolitik adalah keniscayaan, karena setiap individu atau kelompok memiliki hasrat dan kehendak yang kadang-kadang berbenturan dengan kehendak-kehendak di luar dirinya atau kelompoknya. Untuk itu, haruslah ada pemimpin.

Di dalam literatur fiqh klasik, disebutkan betapa urgennya mengangkat seorang pemimpin, bahkan urgensinya sampai pada tataran wajib نصب الامام واجب. Kenapa wajib? karena manusia butuh keteraturan dan kedamaian, yang dikondisikan dan dijustifikasi melalui suatu otoritas politik.

Dalam kajian filsafat politik, manusia disebut “Zoon Politikon” atau “manusia adalah binatang politik”. Pengertian ini bertendensi pada salah persepsi bahwa setiap yang berpolitik adalah sama kualitasnya dengan binatang. Apalagi fakta-fakta di lapangan tidak sedikit yang membenarkan prasangka seperti itu. Padahal, maksudnya adalah, secara genus manusia adalah binatang. Nah, untuk membedakan manusia dengan binatang, diberilah qoyyid “berpolitik”.

Dus, tidak ada hewan yang berpolitik selain manusia. Hanya manusia yang punya kehidupan politik.

Pada dunia liar binatang, secara alamiah ditemukan gladiasi pertarungan fisik dimana pemenangnya adalah yang kuat, yang menang dialah yang didapuk sebagai raja rimba. Tentu berbeda jauh dalam kaitannya dengan manusia sebagai binatang politik. Pemilihan pemimpin bukanlah adu kuat secara fisik. Tetapi adu ide dan gagasan, konsep, visi dan misi. Bukan adu mulut, caci maki dan hujatan.

Dalam ilmu manthiq, manusia disebut “حيوان ناطق”: binatang yang berakal. Dalam fiqih, berakal menjadi salah satu syarat taklif ibadah. Dengan terpenuhinya syarat “berakal”, manusia menjadi makhluk yang dikenai kewajiban ibadah. Orang gila, sebagai manusia yang tidak berakal, tidak dikenai kewajiban beribadah.

“Berakal” merupakan syarat yang dengannya manusia dibedakan dari binatang. Dengan akal itu pula, mampu membedakan yang baik dari yang buruk. Inilah yang harus selalu diinsyafi bahwa seketat apapun persaingan dunia alamiah, menjadi manusia mengharuskan konsistensi akal-sehat dalam membedakan keburukan dan kebaikan. Politik yang menghalalkan segala cara, pada tataran ini, tidak dapat dibenarkan.

Tetapi akal bukanlah substansi yang kukuh pada dirinya sendiri. Akal mengalami dinamika, menyusut dan berkembang, dinamis dan statis. Karena itu, akal perlu dilatih agar beroperasi dengan baik. Setidaknya tidak terjebak dalam propaganda, hasutan dan kebencian. Nah, harus ditegaskan kembali, bahwa berpikir menjadi garis pembatas yang membedakan antara manusia dari hewan. Tanpa berpikir, nilai-nilai kemanusiaan individu manusia tereduksi. Bahkan lenyap.

Di atas argumen logis, masih ada etika. Di atas akal sehat, ada akhlak. Akhlak mencerminkan kedalaman penghayatan manusia pada nilai-nilai luhur agama dan peradaban. Secara akhlak, derajat individu manusia antara satu dengan lainnya berbeda dan beragam. Hal ini karena akhlak memerlukan latihan-latihan, dimana medan ujian latihan masing-masing individu sangat beragam pula. Dari hasil olah latihan mengembangkan kualitas moral inilah, akhlak bisa dinilai dari indikatornya, baik melalui pola pikir, ucapan dan tindakannya.

Berangkat dari pernyataan-pernyataan tadi, berpolitik meniscayakan ketatnya persaingan. Kompetisinya tidak bisa dilepaskan dari tata nilai etika, yanng berwujud perang pikiran, ide dan gagasan, visi dan misi.

Berpolitik bukanlah adu kuasa secara vulgar saling “gertak unjuk gigi taring”. Berpolitik mengharuskan kita mengedepankan akhlak, alih-alih menghancurkan moral. Apalagi menyerang kredibilitas orang lain dengan cara-cara immoral. Hal itu bukan hanya menurunkan martabat yang dicaci, tapi justru baik mendegradasikan kualitas akhlak pihak yang mencaci.

Sebagi penutup, kita tidak menginginkan adanya “money politic” karena itu bukan hanya mencederai demokrasi, tapi juga menghilangkan moralitas secara kebudayaan; kita tidak menginginkan di rumah-rumah warga ditempeli stiker “kami menerima serangan fajar”. Tentu demikian itu kontra-produktif bagi bertumbuhnya tata dunia politik yang lebih beradab.

Leave a Response